KH. M. A. Sahal Mahfudh : Politik Kebangsaan Ulama

0
437

Politik yang selayaknya diusung adalah politik tingkat tinggi (high politics), yakni politik kebangsaan, kerakyatan dan etika berpolitik Politik kebangsaan berarti harus istiqomah dan proaktif mempertahankan NKRI sebagai wujud final negara bagi bangsa Indonesia.

(KH. M. A. Sahal Mahfudh)

Tidak banyak kajian komprehensif yang mengisahkan perjuangan para ulama dan kaum santri dalam merebut kemerdekaan dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Barangkali tidak banyak bukti sejarah yang mencatat keterlibatan kaum ulama dan santri.

Kisah perjuangan para ulama dan santri hanya tersebar secara lisan dari generasi ke generasi. Karenanya, upaya-upaya untuk menggali berbagai sumber, dokumen, dan bukti sejarah rriengenai kisah perjuangan para ulama dan santri dalam merebut kemerdekaan Indonesia adalah upaya yang strategis. Barangkali inilah yang diupayakan dalam buku ini.

Dokumen Resolusi jihad KH. Hasyim Asy’ari harus dijadikan bukti yang menyiratkan banyak cerita dan kejernihan sejarah bangsa, agar keislaman dan keindonesiaan menjadi satu kesatuan dalam membangun bangsa yang bermartabat Banyak ulama dan santri yang mendarmabaktikan diri terhadap tegaknya agama Islam dan Negara Indonesia yang berdaulat

Keislaman dan keindonesiaan merupakan dua hal yang tak terpisahkan satu sama lain Sejak zaman perjuangan, bersama elemen bangsa yang lain. Para ulama dan santri terutama yang terhimpun dalam NU turut aktif memperjuangkan kemerdekaan, bahkan ikut merumuskan Pancasila dan UUD 1945. Keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan telah mengalami gangguan dan rongrongan baik dari luar maupun dari dalam.

Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah final dan mengikat bagi seIuruh elemen bangsa Indonesia, Umat Islam sebagai bagian terbesar wajib memelihara keutuhan NKRI.

Karenanya, perjuangan amar ma’ruf nahyi munkar dan perjuangan IiI-I‘Iai kalimatillah di negeri tercinta ini harus tetap dalam bingkai NKRI. Politik yang selayaknya diusung adalah politik tingkat tinggi (high politics), yakni politik kebangsaan, kerakyatan dan etika berpolitik Politik kebangsaan berarti harus istiqomah dan proaktif mempertahankan NKRI sebagai wujud final negara bagi bangsa Indonesia.

Politik kerakyatan antara lain harus aktif memberikan penyadaran tentang hak-hak dan kewajiban rakyat, melindungi dan membela mereka dari perlakuan sewenang-wenang dari pihak manapun. Etika berpolitik harus selalu ditanamkan agar berlangsung kehidupan politik yang santun dan bermoral yang tidak menghalalkan segala cara.

Penelusuran sejarah dalam buku “Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad” ini selayaknya dipahami dalam konteks politik tingkat tinggi tersebut, bahwa perjuangan ulama-santri di era revolusi kemerdekaan dan juga era-era berikutnya tidak untuk membangun politik kekuasaan.

Perjuangan fisabilillah dan lil-i‘lai kalimatillah yang menjiwai Resolusi Jihad menjadi semangat utama para ulama santri dalam membangun politik kebangsaan, politik kerakyatan dan etika berpolitik yang luhur untuk mewujudkan baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur dalam bingkai NKRI.

Karenanya, buku ini hendaknya dilihat dari kaca mata positif sebagai bahan renungan dan pelajaran untuk membangun suatu pemahaman sejarah secara jernih. Bahwa dengan belajar dari pengalaman sejarah, akan ditemukan suatu kearifan dalam berpolitik kebangsaan.

*Oleh : Dr. KH. M. A. Sahal Mahfudh (Mantan Rais ‘Am Syuriah PBNU), Dalam pengantar buku “Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad : Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949)” karya Zainul Milal Bizawie.

Comments

comments